Konsep "serumpun" antara Malaysia dan Indonesia kian hari makin terasa problematik dan sering diperdebatkan. Perbedaan dinamika sosial, budaya, dan politik modern di kedua negara telah menggeser makna ”serumpun” dari ikatan persaudaraan, menjadi sarat hegemoni dan klaim sepihak.
Netizen Indonesia banyak berkomentar tidak suka terhadap penggunaan narasi “Indonesia dan Malaysia adalah saudara serumpun”. Penolakan ini bukan lahir dari ketidaktahuan sejarah, melainkan dari pengalaman pahit, pembajakan budaya memicu sensitivitas tersebut. Istilah "serumpun" kini dipersepsikan sebagai alat diplomasi budaya yang mengaburkan batas kedaulatan, identitas bangsa, dan kepemilikan warisan peradaban.
Sebenarnya, keretakan konseptual ini bukanlah hal yang baru. Lebih dari satu dekade lalu, hal ini sudah pernah disampaikan oleh sejarawan Dr Anhar Gonggong dalam Seminar "Cross Cultural Fertilization: Sebuah Strategi Kebudayaan" yang berlangsung di Universitas Paramadina Jakarta, pada Selasa 28 Februari 2012. Dr. Anhar Gonggong telah menyinggung kompleksitas hubungan ini.
Senada dengan itu, Mantan Timbalan Perdana Menteri dari Malaysia, Tun Musa Hitam, pada 21 November 2013 menyampaikan pengarahan berjudul “Panas–Dingin Hubungan Malaysia Indonesia: Membina Iklim Saling Percaya”. Menegaskan bahwa konsep "serumpun" tidak lagi memadai sebagai landasan hubungan bilateral. Kesamaan sejarah dan budaya hanyalah modal awal; kerja sama antarnegara harus dibangun di atas kepentingan bersama, kepercayaan, dan prinsip kesetaraan, bukan nostalgia kekerabatan yang semu.
Apa yang dirasakan elit di masa lalu, kini meledak menjadi kesadaran massal di kalangan rakyat (netizen). Jika menelusuri ruang digital, mayoritas netizen Indonesia menekankan bahwa Indonesia membangun identitas kebangsaan di atas berbagai suku: Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Melayu, Dayak, Bali, Papua, dan lainnya, dengan Bahasa Indonesia sebagai salah satu pengikat nasional. Karena itu, sebagian netizen merasa penyebutan seluruh Indonesia sebagai bagian dari “Melayu” menghilangkan keragaman tersebut.
Akar penolakan netizen Indonesia pada narasi “Indonesia dan Malaysia adalah saudara serumpun” sangat mendasar. Karena tidak ada alasan secara akademis untuk Malaysia membuat propaganda ”Konsep Alam Melayu” atau ”Melayu Mahawangsa”. Apa urgensi dan motif tersembunyi di balik narasi ini? Secara akademis, tidak ada justifikasi untuk mengklaim Semenanjung Malaya (Malaysia) sebagai pusat peradaban dari seluruh wilayah Nusantara. Narasi "Alam Melayu" bukanlah kajian sejarah yang objektif, melainkan ”konstruksi sosial-politik” (propaganda) untuk kepentingan domestik Malaysia.
Sejumlah komentar menganggap adanya ”Konsep Alam Melayu”, ”Melayu Mahawangsa” atau Nusantara diartikan sebagai Kepulauan Melayu, berpotensi membuat budaya berbagai daerah Indonesia, misalnya Jawa, Sunda, Bali, Aceh, Papua, dan lainnya, dipahami sebagai bagian dari budaya Melayu.
Malaysia gagal memahami bagaimana Indonesia membangun bangsanya. Indonesia membangun identitas kebangsaan (nation-building) di atas puing-puing ratusan suku: Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Melayu, Dayak, Bali, Papua, dan lainnya, dengan Bahasa Indonesia sebagai pengikat nasional yang egaliter.
Konsep Alam Melayu untuk menutup kegagalan membangun "Bangsa Malaysia" dan kebutuhan akan mitos pemersatu di tengah kecemasan demografi (Ketuanan Melayu). Dipakai sebagai alat politik domestik untuk melegitimasi Ketuanan Melayu di hadapan etnis Cina dan India di Malaysia. Maka jika netizen Malaysia menggunakan narasi tersebut keluar (untuk kepentingan geopolitik regional/hubungan internasional), maka akan menjadi masalah.
Menyebut seluruh Indonesia sebagai bagian dari "Melayu" atau "Alam Melayu" adalah sebuah penghinaan terhadap arsitektur kebangsaan Indonesia. Hal itu secara paksa mencoba meleburkan identitas Jawa, Sunda, Bali, Aceh, dan Papua ke dalam payung etnis "Melayu". Netizen Indonesia dengan cerdas menyadari bahwa "Melayu" di Indonesia juga salah satu suku, bukan payung besar bagi suku-suku lainnya.
Konsep Alam Melayu diciptakan untuk melegitimasi "Ketuanan Melayu" di dalam negeri, di mana negara gagal membentuk "Bangsa Malaysia" yang inklusif. Karena etnis Cina dan India menolak untuk dileburkan ke dalam identitas Melayu, maka elit Malaysia perlu mencari "kebesaran" di luar batas negaranya. Mereka mengklaim budaya Jawa, Bali, Aceh, hingga Papua sebagai "Melayu Mahawangsa" agar etnis Melayu di Malaysia merasa memiliki warisan peradaban yang agung (seperti Borobudur, Kapal Pinisi, Angklung, Batik, Tari Saman, dan lain-lainnya) yang sebenarnya lahir dan hidup di wilayah Indonesia.
Dengan adanya "mitos kebangsaan" Konsep Alam Melayu, parahnya telah mencuci otak sebagian warga negara Malaysia untuk percaya bahwa ”Melayu adalah Malaysia”. Jika Nusantara adalah Alam Melayu, Melayu adalah Malaysia, dimana posisi Indonesia?
Fakta geopolitik dan kultural semakin terbuka di era informasi digital saat ini. Dunia internasional mengetahui bahwa wajah Nusantara saat ini adalah Indonesia. Indonesia adalah entitas bangsa yang utuh, pemilik sah atas ribuan budaya yang lahir di tanah Nusantara, bukan sekedar ”cabang” atau ”hinderland” seperti Semananjung Malaya.
Sudah saatnya para akademisi, profesor, dan pembuat kebijakan di Malaysia berhenti menggunakan Indonesia sebagai alat validasi untuk menutupi krisis identitas kebangsaan di negaranya sendiri. Berhentilah mengklaim peradaban bangsa lain atas nama "Melayu Mahawangsa". Indonesia dibangun menjadi Bangsa yang menyatukan suku. Malaysia tidak bisa meleburkan menjadi etnis dominan bahwa semua menjadi Melayu seperti di Malaysia.
Hubungan Indonesia dan Malaysia ke depan tidak memerlukan lagi kata "serumpun" yang timpang. Kedua negara harus berinteraksi sebagai dua entitas bangsa yang berdaulat, setara, dan saling menghormati batas identitas masing-masing. Indonesia bangga dengan ke-Bhinneka Tunggal Ika-annya, dan biarkan Indonesia dikenal sebagai Indonesia, bukan sebagai bagian dari "Alam Melayu". Konsep Alam Melayu merupakan "konstruksi narasi hegemonik” secara sepihak yang berujung pada pembajakan budaya, yang pada akhirnya mencederai hubungan kedua negara.
Justru di Malalysia perlu untuk reformasi Mendasar. Harapan atau saran untuk Malaysia agar melakukan "install ulang" atau reformasi mendasar pada konstitusi, sistem pendidikan, dan wacana publik untuk meninggalkan politik perkauman jika ingin benar-benar bersatu dan berhenti bersengketa dengan negara tetangga. "Kami tahu kalian melakukan ini bukan karena ilmu pengetahuan, tapi karena kalian panik dengan demografi dan politik dalam negeri kalian sendiri."
https://nasional.kompas.com/read/2012/02/28/15562297/indonesia-tidak-serumpun-dengan-malaysia

Komentar
Posting Komentar