Indonesia secara resmi terpilih menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode tahun 2026. Penetapan tersebut dilakukan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Kamis, 8 Januari 2026. Bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Dewan HAM PBB merupakan lembaga antar pemerintah utama di lingkungan PBB yang secara khusus menangani isu hak asasi manusia di seluruh dunia. Lembaga ini berada di bawah Majelis Umum PBB dan didukung secara substantif serta teknis oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Saat ini, Dewan HAM PBB beranggotakan 47 negara dan berfungsi sebagai forum multilateral untuk membahas, merespons, serta mencari solusi atas pelanggaran HAM dan situasi darurat HAM di berbagai negara.
Dewan HAM PBB dibentuk sebagai pengganti Komisi HAM PBB yang sebelumnya dinilai kurang efektif. Dalam menjalankan mandatnya, Dewan memiliki fungsi penting seperti menjadi wadah dialog antara negara anggota, pejabat PBB, pakar HAM, dan masyarakat sipil; mengesahkan resolusi sebagai sinyal politik moral; menggelar sesi khusus untuk darurat HAM; menjalankan Universal Periodic Review (UPR); serta menunjuk pelapor khusus dan komisi penyelidikan atas kejahatan perang.
Dewan HAM memiliki mandat luas, termasuk mendorong perlindungan HAM universal, memberikan rekomendasi kebijakan, mendukung hak pembangunan, bantuan teknis bagi negara, serta edukasi publik. Dewan juga mencegah pelanggaran HAM, memajukan kerja sama internasional, dan menyelaraskan instrumen HAM di PBB.
Jabatan Presiben Dewan HAM PBB tersebut diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Pada kesempatan itu sekaligus menjadi organizational meeting pertama Dewan HAM PBB pada tahun 2026.
Dikutip dari laman resmi Dewan HAM PBB, Presiden Dewan memiliki beberapa tugas memimpin rapat dewan, menerima dan menanggapi surat-menyurat dari misi tetap dan anggota lainnya. Membangun kesadaran dan kepercayaan pada Dewan Hak Asasi Manusia melalui jangkauan dan diplomasi.
Dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia bertanggung jawab memimpin seluruh pertemuan dewan, mengusulkan nominasi ahli HAM untuk prosedur khusus, menunjuk tim investigasi dan komisi penyelidikan secara obyektif, mengelola administrasi dan komunikasi resi, serta membangun kepercayaan publik dan memperkuat diplomasi HAM global.
Kepresidenan ini merupakan yang pertama bagi Indonesia sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada tahun 2006. Sebelumnya Indonesia sudah menduduki posisi sebagai Vice Presiden di tahun 2009 dan juga di tahun 2024. Jabatan Presiden Dewan HAM PBB ditetapkan melalui mekanisme rotasi antar kelompok kawasan, sehingga terpilihnya Indonesia mencerminkan kepercayaan komunitas internasional terhadap peran dan kontribusi diplomasi Indonesia dalam isu-isu hak asasi manusia.
Indonesia dipilih oleh negara-negara anggota Asia Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan. Mekanisme rotasi regional di Dewan HAM PBB menempatkan Asia-Pasifik sebagai kelompok kawasan yang berhak atas presidensi tahun 2026. Dalam proses pemilihan internal kelompok, negara-negara seperti India, China, Jepang, Korea Selatan, dan Pakistan mendukung Indonesia karena rekam jejak diplomasi netral dan inklusifnya. Indonesia dikenal sebagai penengah konflik di kawasan, seperti perannya dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang mempromosikan dialog damai.
Dukungan ini juga didasari komitmen Indonesia terhadap prinsip non-intervensi, yang selaras dengan pandangan mayoritas negara berkembang di Asia, menghindari pendekatan konfrontatif ala Barat. Selain itu, pengalaman Indonesia memimpin forum multilateral seperti G20 dan ASEAN membuatnya dianggap mampu menjaga kredibilitas dewan di tengah polarisasi global.
Direktur HAM dan Migrasi Kemlu RI Indah Nuria Savitri mengatakan tugas berat telah menanti Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Hal itu dikarenakan dinamika situasi geopolitik dunia yang tengah tidak menentu namun Indah Nuria Savitri menekankan Indonesia akan menjalankan kepresidenan Dewan HAM PBB dengan pendekatan inklusif.
Indonesia membawa potensi unik yang memperkuat posisinya sebagai pemimpin Dewan HAM PBB:
1. Keberagaman budaya dan agama, sebagai negara muslim terbesar di dunia dengan Pancasila sebagai fondasi toleransi, menjadikannya model inklusivitas HAM di tengah isu intoleransi global.
2. Pengalaman transisi demokrasi, pasca-Reformasi 1998, termasuk reformasi hukum HAM dan Komnas HAM yang independen, membuktikan kemampuan menangani isu internal seperti Papua dan intoleransi dengan transparansi.
3. Diplomasi aktif, melalui forum seperti Forum Indonesia untuk Transisi Energi dan inisiatif HAM lingkungan di ASEAN, menunjukkan kapasitas memadukan HAM dengan isu kontemporer seperti perubahan iklim dan hak digital.
4. Posisi geopolitik strategis, di Indo-Pasifik memungkinkan Indonesia menjembatani Barat dan Global South, mendorong UPR yang lebih adil. Potensi ini diperkuat oleh dukungan domestik kuat dari pemerintahan Prabowo Subianto, yang menekankan "diplomasi pertahanan HAM".
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan menjalankan peran prosedural, organisatoris, dan diplomatik selama satu tahun. Jabatan ini bersifat netral dan tidak mewakili kepentingan politik nasional negara asal, melainkan berfokus pada kelancaran kerja dan kredibilitas Dewan HAM PBB sebagai badan multilateral.
Menjadi Presiden Dewan HAM PBB adalah kehormatan besar bagi Indonesia, namun juga pekerjaan yang sangat menantang karena banyaknya masalah kemanusiaan (konflik bersenjata, pelanggaran HAM, kesenjangan sosial) di dunia yang harus diselesaikan. Indonesia harus menjadi penengah yang adil, menghubungkan berbagai pandangan dunia yang berbeda. Indonesia menekankan bahwa perlindungan HAM bukan hanya tugas satu negara, melaihkan kerja sama semua pihak.
Kepresidenan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Indonesia di panggung internasional, menunjukkan komitmen diplomasi damai dalam HAM. Indonesia harus bisa menjembatani perbedaan, memperkuat kepercayaan Dewan HAM, dan mendorong perlindungan HAM inklusif. Dengan potensi domestiknya, Indonesia bisa menginisiasi resolusi baru soal HAM.
Disarikan dari berbagai sumber berita:
https://youtu.be/IF5Lt0PGq4M?si=LbbLEnjXwpvOPI7U
Komentar
Posting Komentar