Baru-baru ini Malaysia menginternasionalisasi Kerangka Standard Bahasa Melayu (KSBM). Upaya Malaysia menata bahasanya melalui KSBM adalah hak kedaulatan mereka. Namun adanya klaim-klaim historis dan wacana penyatuan kamus serumpun yang dijadikan dasar untuk mendikte atau meleburkan Bahasa Indonesia memicu ketegangan persepsi dan kembali memanasnya dinamika kebahasaan antara Indonesia dan Malaysia.
Peluncuran Kerangka Standard Bahasa Melayu (KSBM) oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Malaysia diawali dengan peluncuran Buku Manual Penggunaan KSBM yang diselenggarakan bersamaan dengan Pesta Buku Antarbangsa Kuala Lumpur (PBABKL) pada Jumat 5 Juni 2026. Namun baru pada 13 Juli 2026 KSBM secara resmi diimplementasikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Bil. 6 Tahun 2026.
Rangkaian agenda dan sosialisasi KSBM diselenggarakan antara Oktober–November 2026. Akhir Oktober 2026 diselenggarakan Simposium Antarabangsa KSBM yang mempertemukan pakar bahasa global untuk merintis sistem pentaksiran dan pensijilan bahasa yang seragam. Pada 6 November 2026 pelaksanaan Wacana Profesional KSBM Peringkat Kementerian Luar Negeri untuk memperluas sosialisasi penerapan KSBM di sektor diplomatik.
KSBM hadir untuk menciptakan acuan kompetensi kebahasaan yang objektif dan terukur (mirip standar CEFR di Eropa), mengatasi subjektivitas penilaian yang selama ini ada. Indonesia mengapresiasi usaha DPB Malaysia dalam menyusun KSBM, termasuk usaha menyusun basis data digital bank kata. Dimana DBP mengumpulkan jutaan data bentuk kata atau teks Bahasa Melayu, Bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia dan Malaysia dari berbagai sumber tertulis dan internet untuk menganalisis frekuensi penggunaan bahasa.
Namun gagasan dari sebagian akademisi Malaysia untuk menyatukan kamus rumpun bahasa (mencakup Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura) di bawah payung "Bahasa Melayu" menuai penolakan tegas dari Indonesia. Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu Malaysia berbagi akar linguistik yang sama dari rumpun Austronesia, yang selama berabad-abad berfungsi sebagai bahasa perdagangan di kawasan Nusantara. Dalam konteks geopolitik modern, kedua bahasa ini telah berkembang dalam jalur kebangsaan, historis, dan kelembagaan yang berbeda.
Malaysia memiliki visi besar untuk memperluas martabat bahasa Melayu di kancah global. Untuk naik kelas menjadi bahasa internasional yang dipelajari dan diakui secara luas oleh penutur asing, bahasa Melayu membutuhkan sistem sertifikasi dan pentaksiran yang diakui secara internasional. Simposium internasional yang mempertemukan para pakar bahasa dari berbagai negara menjadi langkah diplomasi kebudayaan untuk mendapatkan pengakuan global tersebut.
Langkah Malaysia ini merupakan bentuk language diplomacy untuk memposisikan Malaysia sebagai pusat rujukan (hub) bahasa Melayu global. Namun, upaya ini juga mencerminkan "kecemasan kultural" (cultural anxiety) sebuah negara yang secara demografis lebih kecil, sehingga berupaya keras mengukuhkan identitas nasionalnya melalui standarisasi yang agresif. Padahal Bahasa Indonesia sudah dirancang dan distandarisasi secara nasional Indonesia sejak Bahasa Indonesia disahkan sebagai bahasa kebangsaan Indonesia.
Dahulu DBP (Dewan Bahasa dan Pustaka) Malaysia sangat berhati-hati terhadap pencemaran bahasa dan pemadanan istilah cenderung dikurasi secara ketat. Hal tersebut dengan alasan untuk kemurnian akar dan perlindungan status resmi. Istilah asing sering kali harus diterjemahkan secara harfiah atau disesuaikan secara ketat dengan akar etimologi Melayu/Arab, alih-alih langsung diserap bebas. Hal ini kerap membuat penutur asing atau generasi muda merasa bahasa baku resmi terasa "kaku" atau berjarak dari bahasa percakapan sehari-hari.
Dengan KSBM ini, Malaysia seolah mengejar ketertinggalan dari dinamika kebahasaan Indonesia. Kalau sekarang lebih terbuka mengadopsi kosa kata asing termasuk dari Bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah secara masif untuk ranah formal, bahasa akademis, bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, apa masih relevan disebut sebagai Bahasa Melayu? Maka lebih tepatnya disebut Bahasa Melayu Malaysia, atau singkatnya menjadi Bahasa Malaysia.
Selama ini Bahasa Indonesia dipandang lebih universal dibanding Bahasa Melayu Malaysia. Bahasa Indonesia mempunyai kaidah baku dalam menciptakan kata serapan (melalui proses penyesuaian ejaan seperti kata ”system” menjadi ”sistem”).
Bahasa Indonesia adalah entitas berdaulat yang lahir dari ikrar Sumpah Pemuda 1928. Indonesia telah memiliki ekosistem kebahasaan yang matang, termasuk badan pengembang mandiri (Badan Bahasa), instrumen uji kemahiran (UKBI), serta pengakuan internasional (seperti penetapan sebagai bahasa resmi ke-10 Sidang Umum UNESCO).
Kerja sama serumpun melalui MABBIM (Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia) harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan kolaborasi, bukan asimilasi atau upaya meleburkan identitas Bahasa Indonesia ke dalam standar yang ditetapkan sepihak oleh negara lain. Dalam ranah teknologi, Bahasa Indonesia menunjukkan keunggulan kompetitif yang signifikan dibandingkan Bahasa Melayu Malaysia, terutama dalam pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing/NLP).
Bahasa Indonesia memiliki hubungan yang lebih konsisten antara ejaan dan pelafalan (fonemik). Misalnya, pelafalan huruf 'a' di akhir kata tetap dibaca [a], berbeda dengan variasi dialektal Melayu Malaysia yang sering mengubahnya menjadi [ə] atau [e]. Algoritma AI dilatih berdasarkan volume data. Aktivitas digital masif dari lebih dari 275 juta penutur Indonesia menjadikan bahasa ini lebih "fasih" dipahami oleh model AI global (seperti ChatGPT atau Gemini). Fenomena ini justru memicu kekhawatiran akademisi Malaysia akan erosi istilah baku mereka oleh dominasi algoritma.
Menyikapi dinamika ini, Indonesia memegang teguh prinsip kemandirian tanpa perlu bersikap defensif. Strategi kebahasaan Indonesia bergerak pada dua poros utama:
1. Penguatan Domestik: Memastikan Bahasa Indonesia tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri, termasuk mengurangi dominasi istilah asing di fasilitas publik (seperti bandara) dan lembaga negara, sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2009.
2. Ekspansi Global: Menargetkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2045. Hal ini didukung oleh perluasan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) ke lebih dari 50 negara, serta pemanfaatan kekuatan industri kreatif dan konten digital yang secara organik telah memengaruhi ruang budaya anak muda di Malaysia dan Singapura.
Dengan ekosistem digital yang masif, konsistensi ejaan, dan jumlah penutur yang mencapai ratusan juta, Bahasa Indonesia telah berdiri sebagai kekuatan mandiri yang diperhitungkan secara global. Kunci hubungan kebahasaan ke depan adalah kolaborasi setara yang saling menghormati batas kedaulatan, di mana kekuatan rumpun bahasa ini justru akan semakin diperhitungkan dunia jika masing-masing variannya berkembang secara unggul, dinamis, dan bermartabat.
Dinamika kebahasaan antara Indonesia dan Malaysia bukanlah kompetisi tentang "siapa yang lebih dulu" atau "siapa yang paling murni", melainkan refleksi dari bagaimana dua negara berdaulat mengelola warisan serumpun.
Untuk menghargai kedaulatan negara lain yang perlu Malaysia sadari yaitu adanya ruang kesetaraan:
BalasHapus1. Diplomasi budaya bukan penyeragaman bahasa. Indonesia dan Malaysia boleh mengembangkan kerja sama kebahasaan tanpa harus menjadikan standar satu negara sebagai acuan bagi negara lainnya.
2. Warisan serumpun tidak identik dengan kepemilikan tunggal. Sejarah bahasa Melayu memang melintasi wilayah Nusantara, tetapi perkembangan Bahasa Indonesia memiliki perjalanan politik, sosial, dan kebudayaan tersendiri sejak Sumpah Pemuda 1928.
3. KSBM Malaysia perlu ditempatkan secara proporsional. Malaysia berhak mengembangkan standardisasi bahasanya sendiri. Namun, standardisasi tersebut tidak otomatis menjadi standar bersama yang wajib diikuti Indonesia.